Kemitraan Pemerintah dan PKBM dalam Penguatan Sumber Daya Manusia Lokal

Pls.unesa.ac.id – 28/11/2025

Penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi agenda penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kemitraan antara pemerintah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani secara optimal oleh pendidikan formal. Mahasiswa S2 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya melakukan kajian reflektif terhadap praktik kemitraan pemerintah dan PKBM dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa PKBM berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal berbasis kebutuhan lokal. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, PKBM menyelenggarakan berbagai program, seperti pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan kerja, literasi, dan pemberdayaan ekonomi. Kemitraan ini memungkinkan program pendidikan lebih adaptif dan kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Dalam wawancara, salah satu pengelola PKBM menyampaikan bahwa, “Dukungan pemerintah sangat menentukan keberlangsungan program. Namun, PKBM juga perlu diberi ruang untuk berinovasi sesuai kebutuhan warga.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kemitraan yang efektif tidak bersifat top-down, melainkan didasarkan pada kepercayaan dan kolaborasi yang setara.

Dari perspektif Pendidikan Luar Sekolah, kemitraan pemerintah dan PKBM mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Mahasiswa mencatat bahwa program yang dirancang melalui pemetaan kebutuhan bersama cenderung lebih diterima oleh warga belajar dan memiliki dampak jangka panjang. PKBM berperan sebagai fasilitator pembelajaran, sementara pemerintah menyediakan dukungan kebijakan, pendanaan, dan regulasi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa kemitraan yang kuat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM lokal. Peserta program tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun sikap mandiri dan partisipatif. Hal ini memperkuat peran pendidikan nonformal sebagai instrumen pemberdayaan yang berorientasi pada pembangunan manusia.

Namun demikian, mahasiswa mengidentifikasi beberapa tantangan dalam kemitraan pemerintah dan PKBM, seperti keterbatasan koordinasi lintas sektor, perbedaan prioritas program, dan ketergantungan pada pendanaan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kemitraan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, mahasiswa merumuskan beberapa poin penting dalam penguatan kemitraan pemerintah dan PKBM, antara lain:

1). pembagian peran yang jelas dan setara antara pemerintah dan PKBM.

2). perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat.

3). penguatan kapasitas kelembagaan PKBM.

4). peningkatan koordinasi lintas sektor.

5). pengembangan model kemitraan berkelanjutan.

Kajian ini menegaskan bahwa kemitraan pemerintah dan PKBM merupakan kunci dalam penguatan SDM lokal melalui pendidikan nonformal. Pendidikan Luar Sekolah memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.